{"id":3092,"date":"2019-07-09T10:07:57","date_gmt":"2019-07-09T10:07:57","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.docotel.com\/?p=3092"},"modified":"2019-11-27T03:35:22","modified_gmt":"2019-11-27T03:35:22","slug":"libra-besutan-facebook-dalam-pandangan-internasional-dan-bank-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dti.amon.id\/blog\/libra-besutan-facebook-dalam-pandangan-internasional-dan-bank-indonesia\/","title":{"rendered":"Libra Besutan Facebook dalam Pandangan Internasional dan Bank Indonesia"},"content":{"rendered":"\n

Peluncuran mata uang kripto milik Facebook, Libra yang akan dilakukan dalam waktu dekat menuntut pemerintah di seluruh dunia segera membuat regulasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat Facebook telah menjadi media sosial yang merajai ruang digital. Serumit apapun sistem keamanan yang mungkin diciptakan untuk melindungi data digital, pasti ada sedikit celah bagi para peretas untuk membobol dan mempermainkannya. Sementara itu, terdapat milyaran pengguna Facebook di seluruh dunia yang dapat dengan mudah menarik pelanggan untuk berinvestasi di Libra tanpa harus melalui proses panjang dan berbelit-belit. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum resmi<\/a> untuk mengatur proses bertransaksi menggunakan Libra<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Tingkat keamanan harus menjadi fokus utama dalam penciptaan dan pengoperasian\nLibra. Melansir CNBC Internasional,\nkasus-kasus peretasan yang menimpa bursa cryptocurrency <\/em>sudah sering\nterjadi. Pada September 2018 bursa jual-beli cryptocurrency <\/em>asal Jepang,\nZaif dirampok dan mengalami kerugian sebesar US$60 juta. Tak hanya itu, masih\nbanyak lagi kasus yang menimpa bursa cryptocurrency <\/em>lain seperti\nCoincheck, BitFinex, dan MTGox.<\/p>\n\n\n\n

Bertolak dari berbagai pengalaman tersebut, hingga saat ini cryptocurrency<\/em>, termasuk Libra, mendapat kritik dari tokoh-tokoh dunia finansial internasional. Christine Lagarde, Direktur Pelaksana International Monetary Foundation (IMF) mengatakan bahwa mata uang digital akan mengguncang sistem perbankan dan harus dimonitor untuk menjaga stabilitas. \u201cKita tidak ingin inovasi mengguncang sistem sehingga mengganggu stabilitas yang diperlukan,\u201d ungkapnya. Meski pihak Facebook menyatakan menjamin sepenuhnya segala transaksi yang dilakukan konsumen Libra dengan sistem keamanan terbaik, beberapa pihak yang bergelut di bidang financial security <\/em>tetap skeptis terhadap ancaman peretas yang akan dengan mudah membobol situs dan merusak data-data konsumen.<\/p>\n\n\n\n

Dari Negeri Paman Sam, Maxine Waters<\/a> Ketua Komite Jasa Keuangan Parlemen AS menangguhkan sementara rencana pengembangan dan peluncuran Libra. Maxine menegaskan, \u201cMengingat masa lalu perusahaan yang bermasalah, saya meminta agar Facebook menyetujui Moratorium mengembangkan cryptocurrency <\/em>ini hingga kongres dan regulator memiliki kesempatan untuk memeriksa masalah ini dan mengambil tindakan.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Samwoods<\/a>, Deputi Gubernur Bank Sentral Inggris seperti yang dikabarkan Reuters pun mengungkapkan peluncuran Libra bisa berhadapan dengan masalah regulasi. \u201cTampaknya jelas bahwa hal seperti ini bisa sangat penting dari sudut pandang regulasi. Regulator mungkin harus memikirkan perlakuan terbaik untuk aset baru ini,\u201d tuturnya saat hadir dalam konferensi keuangan di Brussel.<\/p>\n\n\n\n

Beberapa pernyataan dari berbagai pihak internasional tersebut merefleksikan masih ada keraguan dari stakeholder<\/em> sistem keuangan dunia atas hadirnya Libra. Alasan keamanan tetap menjadi faktor utama mengapa petinggi-petinggi di bidang keuangan secara terang-terangan meragukan bahkan menolak kehadiran Libra. Sepertinya pernyataan CEO Facebook, Mark Zuckerberg terkait Libra akan cukup mampu memangkas waktu dan tenaga serta mempermudah konsumen untuk dapat bertransaksi secepat mengirim foto masih kurang kuat untuk meyakinkan mereka.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Pernyataan Bank Indonesia Mengenai Regulasi Penggunaan Mata Uang\nKripto<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Di tengah gaung industri 4.0 dan digitalisasi yang\nmewarnai keseharian warga Indonesia, pemerintah pun menanggung kewajiban untuk\nmenetapkan dasar penggunaan mata uang kripto di negara ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17\/PBI\/2015 poin D tentang Kewajiban\nPenggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diperkuat\ndengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, maka telah jelas Bank\nIndonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran berwenang mengatur\nkewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan\nRepublik Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

Gubernur BI Perry Warjiyo<\/a> menegaskan bahwa Libra belum bisa secara sah digunakan di Indonesia. \u201cKami tegaskan alat pembayaran sah di Indonesia itu rupiah. Itu yang diamanatkan undang-undang. Jadi, seluruh alat pembayaran apapun harus tunduk kepada peraturan BI,\u201d ungkapnya saat mengadakan konferensi pers di kantor Bank Indonesia pada Kamis (20\/6).<\/p>\n\n\n\n

Namun, BI tidak semerta-merta melarang penggunaan Libra sebagai mata uang kripto sebab Perry akan mengkaji, mencermati, dan mempelajari berbagai perkembangan yang terjadi pada fitur-fitur yang ada di Libra. Saat Bitcoin marak digunakan di Indonesia, BI juga sudah menegaskan bahwa mata uang ini bukanlah alat pembayaran yang sah. Bitcoin hanya berlaku sebagai sebuah produk atau barang untuk dibeli, bukan sebagai alat tukar pengganti rupiah untuk transaksi jual-beli.<\/p>\n\n\n\n

Aturan tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 99\/2018 tentang\nKebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Dalam aturan\nitu, Bitcoin atau mata uang kripto lainnya telah ditetapkan sebagai aset\ndigital sekaligus objek komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.\n<\/p>\n\n\n\n

Juda Agung, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia juga menegaskan mata uang yang diakui di Indonesia adalah rupiah. \u201cYang kemarin baru muncul, Libra currency <\/em>yang dikeluarkan oleh Facebook, pada intinya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Jadi di luar rupiah, itu alat pembayarannya tidak sah,\u201d jelasnya saat menghadiri sebuah acara diskusi di Grand Indonesia, Jakarta Pusat.<\/p>\n\n\n\n

Libra memang dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi\nrevolusioner dari Facebook. Mimpi Mark Zuckerberg untuk menciptakan sistem\npembayaran yang hanya semudah mengambil foto akan segera terwujud. Namun, di balik\nfitur-fitur dan spesialisasi yang ditawarkan, kita sebagai masyarakat juga\nharus mematuhi peraturan pemerintah dalam bertransaksi menggunakan rupiah di\nIndonesia. Jika ingin berinvestasi pada Libra, kita pun harus kritis dan siap\nmenanggung beragam risiko keamanan yang berpotensi tersebarnya identitas serta data-data\nkita pada sebuah sistem terbuka (open sources<\/em>) milik Libra.<\/p>\n\n\n\n

Sekarang, pertanyaan pentingnya, sudah siapkah Indonesia berinvestasi dan\nmenggunakan Libra? <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Peluncuran mata uang kripto milik Facebook, Libra yang akan dilakukan dalam waktu dekat menuntut pemerintah di seluruh dunia segera membuat regulasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat Facebook telah menjadi media sosial yang merajai ruang digital. Serumit apapun sistem keamanan yang mungkin diciptakan untuk melindungi data digital, pasti ada sedikit celah bagi para peretas untuk membobol […]<\/p>\n","protected":false},"author":16938,"featured_media":3096,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[1214,1216,1211,1220,337,41],"coauthors":[1125,695],"class_list":["post-3092","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-knowledge","tag-cryptocurrency","tag-financial","tag-fintech","tag-libra","tag-mediasosial","tag-facebook"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dti.amon.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3092","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dti.amon.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dti.amon.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dti.amon.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/16938"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dti.amon.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3092"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dti.amon.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3092\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dti.amon.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3096"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dti.amon.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3092"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dti.amon.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3092"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dti.amon.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3092"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/dti.amon.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=3092"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}